Salatiga, 16 Oktober 2026—Sebanyak 12 perguruan tinggi mendeklarasikan komitmen penyediaan beasiswa bagi 2.792 kader pemberdayaan masyarakat desa dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah.
Deklarasi itu diarahkan untuk mendukung agenda pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Komitmen beasiswa menjadi salah satu hasil penting forum yang mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk memperkuat kolaborasi pemberdayaan masyarakat.
Rakornas membahas penguatan peran perguruan tinggi
Rakornas Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat mengangkat tema “Sinergi Implementasi Tridharma dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Berdampak, dan Berkelanjutan”. Tema tersebut menempatkan tridarma perguruan tinggi sebagai landasan untuk membangun kerja sama yang lebih luas dengan masyarakat dan pemerintah.
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat perguruan tinggi 2026, forum mendorong kampus agar tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan dan penelitian. Perguruan tinggi juga diharapkan memperkuat pengabdian kepada masyarakat dengan orientasi pada dampak sosial dan ekonomi yang nyata.
Pendekatan ini menempatkan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian masyarakat. Pengetahuan, riset, dan kapasitas akademik dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pemberdayaan di tingkat desa melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Kolaborasi pemerintah dan kampus diperkuat
Forum tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi. Keterlibatan berbagai unsur ini menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mempercepat agenda pengentasan kemiskinan.
Pimpinan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan pemerintah dari tingkat pusat maupun daerah turut hadir dalam forum. Pertemuan itu menjadi ruang untuk menyelaraskan peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
Kolaborasi diperlukan karena persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan satu bidang. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas, penguatan akses pendidikan, serta keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam kerangka tersebut, perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi melalui pengabdian yang terhubung dengan kebutuhan masyarakat dan agenda pembangunan.
Komitmen beasiswa untuk kader pemberdayaan desa
Sebanyak 12 perguruan tinggi menyatakan komitmen menyediakan beasiswa bagi 2.792 kader pemberdayaan masyarakat desa. Para kader tersebut menjadi sasaran dukungan dalam rangka memperkuat agenda pemberdayaan dan membantu percepatan pengentasan kemiskinan.
Komitmen tersebut perlu dipahami sebagai deklarasi dalam forum, bukan sebagai keterangan bahwa seluruh program beasiswa telah berjalan. Informasi mengenai mekanisme, jadwal pelaksanaan, cakupan pembiayaan, serta proses penerimaannya belum menjadi bagian dari fakta yang disampaikan dalam forum ini.
Meski demikian, deklarasi beasiswa menunjukkan adanya perhatian terhadap penguatan kapasitas kader di tingkat desa. Kader pemberdayaan masyarakat memiliki posisi penting dalam mendukung proses pendampingan, pengorganisasian, dan pengembangan potensi masyarakat sesuai kebutuhan setempat.
Dukungan pendidikan bagi kader juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia di desa. Dengan kapasitas yang lebih kuat, kader diharapkan dapat berkontribusi dalam menghubungkan program pemerintah, perguruan tinggi, dan kebutuhan masyarakat.
Pengabdian kampus diarahkan agar lebih berdampak
Rakornas ini memperlihatkan arah pengembangan pengabdian perguruan tinggi yang semakin menekankan hasil dan keberlanjutan. Pengabdian tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi didorong agar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.
Orientasi pada dampak juga menuntut adanya kerja sama yang lebih terukur. Perguruan tinggi perlu memahami konteks masyarakat, pemerintah daerah perlu menyelaraskan dukungan kebijakan, sementara masyarakat perlu ditempatkan sebagai mitra dalam proses pemberdayaan.
Prinsip inklusif yang diangkat dalam tema Rakornas menegaskan bahwa program pemberdayaan perlu membuka ruang bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. Sementara itu, prinsip berkelanjutan mengarahkan agar hasil program tidak berhenti setelah kegiatan perguruan tinggi selesai.
Dengan demikian, tridarma perguruan tinggi dapat berfungsi secara lebih terpadu. Pendidikan dan penelitian menyediakan pengetahuan serta penguatan kapasitas, sedangkan pengabdian menjadi ruang penerapan pengetahuan untuk menjawab persoalan masyarakat secara kolaboratif.
Relevansi bagi perguruan tinggi
Bagi perguruan tinggi, forum ini menjadi penanda bahwa kontribusi kepada masyarakat semakin dihubungkan dengan agenda pembangunan yang lebih luas. Kampus tidak hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, melainkan juga sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal.
Komitmen beasiswa bagi ribuan kader desa memperlihatkan salah satu bentuk dukungan pendidikan dalam ekosistem pemberdayaan. Namun, keberhasilannya akan bergantung pada tindak lanjut setiap perguruan tinggi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.
Rakornas di UKSW juga menegaskan pentingnya membangun kemitraan yang konsisten. Pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem membutuhkan kerja bersama yang tidak bersifat sesaat, melainkan berkesinambungan dan berorientasi pada kemandirian masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, pengabdian kampus diharapkan dapat semakin relevan dengan kebutuhan desa. Perguruan tinggi memiliki ruang untuk mengembangkan kontribusi berbasis pengetahuan, sementara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat penerapan serta keberlanjutan program di lapangan.
