Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat
Pendidikan Tinggi Islam • Tasikmalaya
Beranda / Berita / Berita Kampus
Berita Kampus

LLDIKTI Wilayah IV Serahkan Delapan SK, Kampus Diminta Tertibkan Data PDDikti

STIT Az Zahra Tasikmalaya

LLDIKTI Wilayah IV menyerahkan delapan Surat Keputusan (SK) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kepada badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi pada Senin, 16 November 2026. Penyerahan berlangsung di Aula LLDIKTI Wilayah IV, Kota Bandung. Delapan SK tersebut mencakup satu izin pendirian perguruan tinggi dan tujuh izin pembukaan program studi baru.

Program studi yang tercantum dalam SK berada pada jenjang sarjana, sarjana terapan, magister, dan profesi. Selain menjadi penanda bertambahnya pilihan pendidikan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IV, penyerahan SK ini juga disertai penekanan terhadap kesiapan penyelenggaraan akademik dan ketertiban pelaporan data perguruan tinggi.

Delapan penerima SK

Perguruan tinggi yang menerima SK berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Barat dan sekitarnya. Daftar penerima meliputi Politeknik Aaltra Bandung, Universitas Bandung, Universitas Muhammadiyah Bandung, Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Institut Teknologi Nasional, Politeknik TEDC Cimahi, Politeknik Bhakti Kencana Cianjur, dan Politeknik Kirana Kabupaten Tangerang.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa SK yang diserahkan tidak hanya berkaitan dengan pendirian satu perguruan tinggi, tetapi juga pembukaan program studi pada institusi yang telah ada. Jenjang program studi yang beragam membuat kesiapan masing-masing kampus perlu disesuaikan dengan karakter pendidikan yang akan diselenggarakan, mulai dari program sarjana hingga profesi.

Pelaksanaan prodi baru harus memperhatikan ketersediaan mahasiswa

LLDIKTI Wilayah IV mengingatkan perguruan tinggi agar tidak langsung menyelenggarakan program studi baru tanpa memperhatikan kondisi penerimaan mahasiswa. Pelaksanaan pada semester berjalan hanya dapat diberikan diskresi apabila mahasiswa telah tersedia dan datanya sudah dilaporkan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti.

Adapun kampus yang masih berada dalam tahap mencari mahasiswa diarahkan untuk memulai program studi pada tahun akademik berikutnya. Ketentuan ini berkaitan dengan kesiapan data dan pelaksanaan akademik, sehingga program studi yang dibuka dapat tercatat sesuai kondisi riil penyelenggaraannya.

Bagi perguruan tinggi, ketersediaan mahasiswa bukan hanya persoalan jumlah peserta didik. Data mahasiswa yang benar dan dilaporkan tepat menjadi bagian dari administrasi pendidikan tinggi. Karena itu, keputusan untuk memulai perkuliahan perlu diselaraskan dengan kesiapan pelaporan pada sistem PDDikti.

Penerima SK diminta segera mengurus akun PDDikti

Setelah menerima SK, perguruan tinggi diminta segera mengurus akun PDDikti. Akun tersebut diperlukan untuk mendukung pelaporan data perguruan tinggi, termasuk data mahasiswa dan dosen. LLDIKTI Wilayah IV menegaskan bahwa pelaporan PDDikti merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara penuh atau 100 persen.

Kewajiban tersebut berlaku sebagai bagian dari tata kelola pendidikan tinggi. Data yang dilaporkan perlu mencerminkan kondisi penyelenggaraan perguruan tinggi secara tertib, termasuk ketika kampus mulai menjalankan program studi baru. Dengan demikian, penyerahan izin pendirian atau izin pembukaan prodi perlu diikuti langkah administratif yang konsisten.

Pengelolaan data juga tidak berhenti ketika akun PDDikti telah tersedia. Perguruan tinggi perlu memperbarui data sesuai perkembangan mahasiswa dan dosen. Ketepatan pembaruan menjadi penting karena data PDDikti berhubungan dengan rekam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pemantauan kelembagaan.

Akreditasi pertama menjadi tahapan lanjutan

Selain mengurus akun PDDikti, penerima SK diminta segera mengajukan akreditasi pertama. Arahan ini menempatkan proses penjaminan mutu sebagai bagian dari tahapan lanjutan setelah izin pendirian perguruan tinggi atau izin pembukaan program studi diterima.

Akreditasi pertama menjadi agenda yang perlu dipersiapkan oleh perguruan tinggi dan program studi baru. Persiapan tersebut berjalan seiring dengan pelaksanaan pendidikan, pengelolaan dosen dan mahasiswa, serta penataan administrasi akademik. Dalam konteks ini, data yang tertib dapat membantu perguruan tinggi menyiapkan informasi penyelenggaraan secara lebih teratur.

LLDIKTI Wilayah IV juga meminta pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab atas pengelolaan data mahasiswa dan dosen. Tanggung jawab pimpinan mencakup pengawasan terhadap ketertiban data dan pembaruan informasi, bukan sekadar penyerahan urusan pelaporan kepada unit administrasi.

Relevansi bagi tata kelola perguruan tinggi di Jawa Barat

Penyerahan delapan SK tersebut menunjukkan adanya perkembangan kelembagaan dan pembukaan program studi baru di wilayah yang berada dalam cakupan LLDIKTI Wilayah IV. Kampus penerima tersebar di Bandung, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Tangerang, serta wilayah lain yang terkait dengan layanan LLDIKTI IV.

Bagi calon mahasiswa dan masyarakat, informasi mengenai izin pendirian perguruan tinggi serta izin pembukaan program studi menjadi bagian penting dalam memahami status penyelenggaraan pendidikan tinggi. Namun, izin tersebut perlu diikuti kesiapan akademik, administrasi, pelaporan, dan mutu agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Perhatian terhadap PDDikti juga relevan bagi perguruan tinggi di Tasikmalaya dan daerah lain di Jawa Barat. Setiap kampus dituntut menjaga kesesuaian antara kegiatan akademik dan data yang dilaporkan. Ketika data mahasiswa dan dosen diperbarui secara tertib, informasi kelembagaan dapat menggambarkan kondisi perguruan tinggi dengan lebih akurat.

Melalui penyerahan SK pada 16 November 2026, LLDIKTI Wilayah IV tidak hanya memberikan dasar legal bagi pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi. Lembaga tersebut juga menegaskan bahwa izin harus diikuti tanggung jawab tata kelola, pelaporan PDDikti 100 persen, serta pengajuan akreditasi pertama. Pimpinan perguruan tinggi menjadi pihak yang diminta memastikan seluruh proses tersebut berjalan secara tertib dan berkelanjutan.